Jabarfast.tv Indramayu – Gelaran Indramayu Expo dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Indramayu resmi berakhir pada Selasa (20/10/2026). Namun, penutupan pameran tersebut justru menyisakan riak dan sorotan tajam dari publik. Panitia penyelenggara diketahui mengajukan permohonan perpanjangan masa operasional hingga Sabtu (24/10/2026), di tengah mencuatnya fakta bahwa kewajiban setoran retribusi ke kas daerah belum juga dilunasi.
Langkah panitia mengajukan tambahan waktu kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu di saat kewajiban keuangan daerah menunggak memicu spekulasi liar di tengah masyarakat dan pelaku UMKM. Muncul dugaan kuat di lapangan bahwa perpanjangan tersebut disinyalir sebagai upaya menggenjot pendapatan dari sektor wahana hiburan komersial yang masih dipadati pengunjung, ketimbang murni memberi ruang bagi pemberdayaan ekonomi warga.
Sejak awal persiapan pameran, para pelaku UMKM lokal sudah mengeluhkan melambungnya tarif sewa stan yang menembus angka Rp3,5 juta per unit. Nilai tersebut dinilai sangat mencekik dan kontraproduktif dengan semangat peringatan Hari Jadi Kabupaten yang seharusnya menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. Sejumlah pihak menilai pengelola pameran mengabaikan esensi visi Indramayu Reang (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong).
Dugaan penyimpangan pengelolaan dana pameran ini kian menguat seiring belum adanya transparansi dari pihak penyelenggara. Fahmi, yang bertindak sebagai vendor utama, terkesan enggan memberikan klarifikasi resmi mengenai mekanisme penetapan tarif lapak maupun transparansi aliran dana sewa stan.
Di balik penunjukan vendor tersebut, beredar isu panas di lingkungan masyarakat bahwa inisial YH sosok yang dikenal dekat dengan lingkaran Pendopo menjadi pihak yang membawa dan merekomendasikan Fahmi untuk mengelola pameran tahunan ini.
Keresahan para pelaku UMKM dan masyarakat kian memuncak menyusul kabar yang menyebutkan bahwa Fahmi kembali direncanakan bakal ditunjuk sebagai pengelola untuk perayaan akbar Hari Jadi ke‑500 Indramayu mendatang. Tanpa adanya evaluasi total dan kejelasan akuntabilitas pengelolaan dana pameran saat ini, penunjukan ulang tersebut dinilai berpotensi mengulang masalah serupa.
Merespons polemik yang berkembang, sejumlah elemen masyarakat mendesak Bupati Indramayu untuk mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh. Desakan tersebut mencakup investigasi atas keterlambatan penyetoran retribusi daerah, indikasi penggelembungan tarif sewa stan UMKM, hingga prosedur penunjukan vendor acara.
Warga menuntut agar pihak‑pihak yang terbukti memanfaatkan ajang pesta rakyat ini demi keuntungan pribadi dapat ditindak secara hukum dan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku.
Redaksi berupaya untuk meminta konfirmasi kepada panitia penyelenggara, vendor Fahmi, maupun pihak‑pihak terkait lainnya, namun hingga berita ini diterbitkan belum memberikan jawaban atau tanggapan resmi atas berbagai dugaan dan desakan publik tersebut.
(Red)